Kuncinarasi.com — Di tengah perkembangan ekonomi dan industrialisasi, masalah kerusakan hutan menjadi isu penting yang tak bisa diabaikan. Baru-baru ini, Kardinal Suharyo mengangkat perhatian publik terkait dampak eksploitasi hutan yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan dengan sumber daya besar. Ia menyoroti bahwa kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan modal besar, sementara masyarakat lokal yang tidak memiliki kuasa menjadi korban utama.

“Yang kaya sering merusak hutan demi keuntungan jangka pendek, tapi dampaknya dirasakan oleh masyarakat yang paling rentan. Mereka kehilangan lahan, mata pencaharian, dan kehidupan yang layak,” ujar Kardinal Suharyo dalam sebuah wawancara eksklusif.

Dampak Kerusakan Hutan bagi Masyarakat Lokal

Kerusakan hutan berdampak langsung pada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Air bersih menjadi langka, tanah subur hilang, dan banjir menjadi ancaman rutin. Petani dan nelayan kecil adalah yang paling menderita akibat perubahan ekosistem ini.

“Bagi mereka yang tinggal di desa, hutan bukan sekadar pepohonan, tetapi sumber kehidupan. Kehilangan hutan berarti kehilangan pekerjaan, sumber makanan, dan tempat tinggal yang aman,” jelas Suharyo.

Selain itu, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan semakin sering terjadi. Kerusakan lingkungan ini memicu migrasi paksa, memecah komunitas lokal, dan meningkatkan kerentanan sosial.

Peran Kekuasaan dan Kapitalisasi

Kardinal Suharyo menegaskan bahwa kerusakan hutan tidak lepas dari intervensi pihak berkepentingan yang memiliki modal besar. Investasi industri besar, ekspansi perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur terkadang menabrak prinsip keberlanjutan.

“Masalah utama bukan hutan itu sendiri, tetapi cara pengelolaan yang dikuasai oleh pihak kuat. Mereka punya akses dan izin untuk menebang atau membakar, sementara masyarakat kecil tidak punya kuasa untuk melawan,” kata Suharyo.

Fenomena ini menunjukkan ketimpangan sosial-ekonomi, di mana hak masyarakat lokal sering diabaikan demi keuntungan finansial korporasi atau individu kaya.

Kasus dan Kontroversi

Beberapa kasus kerusakan hutan baru-baru ini menjadi sorotan publik. Di beberapa wilayah, penebangan liar dan alih fungsi lahan dilakukan tanpa memperhatikan izin resmi atau dampak lingkungan. Kardinal Suharyo menekankan bahwa hal ini memperparah ketidakadilan bagi masyarakat yang bergantung pada hutan untuk hidup mereka.

“Ketika hutan rusak, yang rugi adalah masyarakat kecil. Mereka tidak punya akses hukum yang kuat, tidak punya modal, dan tidak bisa menuntut keadilan. Sementara pihak kaya yang merusak sering lolos dari sanksi atau hukuman minimal,” ujarnya.

Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi lingkungan dan pengawasan pemerintah. Banyak pihak menilai bahwa pengelolaan hutan di Indonesia masih menghadapi konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Upaya Perlindungan Lingkungan dan Masyarakat

Kardinal Suharyo menekankan perlunya langkah konkret untuk melindungi hutan sekaligus masyarakat yang bergantung padanya. Ia mengajak semua pihak, baik pemerintah, korporasi, maupun masyarakat sipil, untuk bekerja sama menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan.

“Perlindungan lingkungan bukan hanya soal pohon dan hewan, tetapi juga soal hak asasi manusia. Masyarakat lokal harus diberdayakan, diberikan akses informasi, dan hak partisipasi dalam pengelolaan hutan,” jelas Suharyo.

Selain itu, edukasi tentang keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan pelibatan komunitas lokal menjadi langkah penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Tanggung Jawab Korporasi

Kardinal Suharyo juga menyoroti tanggung jawab korporasi dalam menjaga lingkungan. Perusahaan yang mengeruk sumber daya alam harus menerapkan praktik ramah lingkungan, mematuhi regulasi, dan memberikan kompensasi bagi masyarakat terdampak.

“Korporasi memiliki kekuatan dan modal, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Eksploitasi tanpa pertimbangan manusia dan lingkungan adalah kesalahan besar,” tegasnya.

Pengawasan ketat oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar praktik bisnis tidak merugikan lingkungan dan warga lokal.

Ajakan untuk Kesadaran Publik

Selain menyerukan perubahan kebijakan, Kardinal Suharyo mengajak masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu lingkungan. Konsumsi yang bijak, dukungan terhadap produk berkelanjutan, dan partisipasi dalam advokasi lingkungan dapat memberikan tekanan positif bagi pelaku bisnis dan pemerintah.

“Masyarakat memiliki peran penting. Dengan sadar akan dampak lingkungan, kita bisa menekan pihak yang tidak bertanggung jawab, dan mendukung mereka yang peduli pada kelestarian hutan dan kehidupan rakyat kecil,” kata Suharyo.

Kardinal Suharyo menegaskan bahwa kerusakan hutan di Indonesia bukan hanya masalah ekologis, tetapi juga sosial dan kemanusiaan. Mereka yang memiliki kekuasaan dan modal sering menjadi penyebab, sementara masyarakat yang tidak memiliki kuasa menjadi korban utama.

Perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi langkah penting untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Kesadaran publik, pengawasan korporasi, dan kebijakan pemerintah yang tegas adalah kunci agar hutan Indonesia tetap lestari dan masyarakat kecil tetap memiliki kehidupan yang aman dan sejahtera.